< iframe id="forum_embed" src="javascript:void(0)" scrolling="no" frameborder="0" width="900" height="700">< br /> < br /> < br /> < br /> < script type="text/javascript"> document.getElementById ('forum_embed').src = 'https://groups.google.com/ forum/embed/?place=forum/ TerbaikTerjitu2T ' + '&showsearch=true&showpopout =true&showtabs=false' + '&parenturl=' + encodeURIComponent (window.location.href); < /script>< br /> < br /> < br /> < br /> < br /> < br /> < style type="text/css"> body{background:#eee;} #main-wrapper {width:100%;border:1px solid #ccc;} #sidebar- wrapper, .breadcrumbs, #comments, .post-footer, #blog-pager{display:none} < /style >

Kuasa Hukum Trio Segara: PT MD Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Soal Bongkar Paksa Tenda PKL

Jakarta, iNewsindonesia.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) menggugat pihak pengembang PT Metropolitan Development (MD) Perumahan Duri Kosambi B...

Jakarta, iNewsindonesia.com - Pedagang Kaki Lima (PKL) menggugat pihak pengembang PT Metropolitan Development (MD) Perumahan Duri Kosambi Baru ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Gugatan itu dilayangkan pada 11 April 2023 dan telah diregister dengan nomor perkara 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Kuasa hukum PKL, Trio Segara dari kantor hukum Madsanih Manong & Rekan menganggap bahwa pihak tergugat PT MD telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pembongkaran paksa tenda milik para PKL.

"PKL selaku penggugat tak terima atas perlakuan pembongkaran secara paksa oleh pihak PT MD pada Maret 2023 lalu. Dengan begitu kami mengambil langkah upaya hukum perdata," kata Trio pada Sabtu (15/4).

Menurutnya, tindakan PT MD yang membongkar paksa dengan cara merubuhkan tiang-tiang tenda para PKL adalah tindakan yang jelas merugikan kliennya.

"Akibat pembongkaran tersebut klien kami menderita kerugian materil dan immateril, dan hal ini yang kami mohonkan dalam petitum. Kami yakin majelis hakim akan mengabulkan," ucap Trio.

Selain itu, menurut advokat yang enerjik ini bahwa pembongkaran secara sepihak ini juga melanggar ketentuan KUHP khusus pasal 170 tentang pengrusakan secara bersama-sama.

"Kami memiliki bukti-bukti yang cukup kuat sehingga kasusnya sudah kami laporkan ke Polda Metro Jaya," jelasnya.

Lebih jauh Trio menyebut, selama ini para PKL mengaku sudah puluhan tahun berjualan yang diklaim berdiri diatas lahan milik PT MD.

"Kendati mereka berjualan dilahan tersebut, selama ini setiap bulannya PKL wajib  membayar retribusi ke pihak RW setempat," terang Trio. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT MD belum bisa dihubungi. Rill/RED

Related

Politik Hukum 1676409277813921817

Posting Komentar

emo-but-icon


Lala Komalawati

Lala Komalawati
Caleg DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat

Galery Kesehatan

Hot in week

MODEL

POST UPDATE


Iklan Anda Disini

Politik Hukum

Tokoh Publik

Tak Ada Mobilisasi Taruna di Pemilu 2024, STIN : Itu Hoaks dan Fitnah Tidak Berdasar

Jakarta, iNewsindonesia.com - Munculnya kabar burung yang menyebut adanya mobilisasi taruna-taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) d...

Berita Satu

Politik Sosial

Ngopi Yuk

Gaya Hidup

item