JAKARTA – Sekitar 10 ribu peserta aksi damai berkumpul di depan Gedung TVRI, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Massa terdiri dari petani, pedagang, nelayan, serta sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra.
Aksi tersebut digelar pada saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Massa menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Peserta juga menyampaikan siap mengawal program pemerintah agar terus berjalan dan diawasi.
Orasi
dilakukan secara bergantian selama sekitar tiga jam. Massa tetap
bertahan hingga Presiden Prabowo keluar dari kompleks parlemen dan
menyapa peserta aksi dari kendaraan yang ditumpanginya, Presiden Prabowo
melampaikan tangan kepada massa aksi yang berbaris tertip sepanjang di
depan Gedung TVRI.
Peserta membawa berbagai spanduk. Salah satu
tulisan yang paling banyak terlihat adalah Jaga Prabowo, Jaga Indonesia.
Ada pula spanduk yang menyerukan pemberantasan mafia anggaran dan
oligarki.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, ikut menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.
Don
Muzakir mengatakan dukungan kepada pemerintah bukan berarti masyarakat
menutup mata terhadap kekurangan. Menurut dia, kritik sesuai fakta dan
data tetap diperlukan selama disampaikan secara bertanggung jawab.
"Di
tengah derasnya kritik, demonstrasi, dan hoaks di ruang digital, kami
menegaskan bahwa kritik adalah hak rakyat, tetapi fitnah, disinformasi,
kekerasan, dan upaya memecah bangsa harus ditolak. Dukungan kami bukan
cek kosong. Kami meminta program yang kurang tetap diperbaiki, yang
menyimpang harus ditindak, yang korup harus dihukum. Tetapi program yang
berpihak kepada rakyat dan cita-cita kedaulatan bangsa harus dijaga
sampai tuntas," kata Don Muzakir dalam orasinya.
Menurut Don
Muzakir, masyarakat perlu melihat program pemerintah secara lebih utuh.
Program yang menyangkut pangan, pendidikan, nelayan, ekonomi desa,
hingga pengembangan industri harus dikawal agar manfaatnya benar-benar
dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan peserta
aksi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir melalui proses
konstitusional. Dukungan tersebut tetap disertai dengan sikap yang
kritis terhadap kebijakan yang dianggap belum berjalan dengan baik.
"Kami
mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir dari proses
konstitusional. Demonstrasi dan kritik harus dihormati, tetapi hoaks,
provokasi, perusakan, dan kekerasan harus ditolak. Demokrasi harus kuat
tanpa mengorbankan persatuan Indonesia," ujarnya.
Peserta aksi
juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang
belum jelas kebenarannya. Perbedaan pandangan, kata Don, tidak
seharusnya berujung pada perpecahan.
Selain itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian massa aksi.
Don
Muzakir mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi
anak. Program tersebut juga bisa membuka pasar bagi produk petani,
peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.
"Makan Bergizi Gratis
adalah investasi pada anak Indonesia sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Program ini harus diteruskan dengan tata kelola yang transparan, standar
keamanan pangan yang ketat, dan keberpihakan kepada petani, peternak,
nelayan, pedagang, dan UMKM," katanya.
Menurut Don Muzakir,
pelaksanaan MBG tetap perlu diawasi. Pengadaan bahan pangan, kualitas
makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara
terbuka dan tepat sasaran.
Sektor pangan juga menjadi perhatian
dalam pernyataan sikap tersebut. Don Muzakir mengatakan swasembada
pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang membantu petani
meningkatkan produksi.
Peserta aksi mendukung kemudahan akses
pupuk, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, harga panen yang
menguntungkan, serta perlindungan bagi petani.
"Pangan adalah
kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan urusan makan
rakyatnya kepada negara lain,"** ujar Don Muzakir.
Peserta aksi
juga menyampaikan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk koperasi baru,
tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dioperasionalkan pada Mei 2026.
Don
Muzakir mengatakan koperasi harus mampu memperpendek rantai pasok,
membantu UMKM, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan
posisi tawar masyarakat desa.
"Kami ingin koperasi menjadi pusat
ekonomi rakyat. Koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat desa," kata Don Muzakir.
Kampung Nelayan Merah Putih
juga masuk dalam perhatian peserta aksi. Don Muzakir mengatakan
pembangunan kawasan nelayan harus memberi manfaat langsung kepada
masyarakat pesisir.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
yang disampaikan dalam pernyataan sikap menyebut pembangunan 65 lokasi
telah menyerap 17.550 tenaga kerja. Pemerintah juga merencanakan
pembangunan di 1.269 lokasi pada 2026.
"Laut Indonesia harus menyejahterakan nelayan Indonesia," ujarnya.
Menurut
Don Muzakir, penguatan ekonomi nelayan tidak cukup hanya melalui
pembangunan infrastruktur. Nelayan juga membutuhkan akses terhadap
sarana produksi, pasar, pengolahan hasil tangkapan, dan perlindungan
usaha.
Pendidikan juga menjadi bagian dari tuntutan peserta aksi.
Don Muzakir mengatakan anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan
pedagang harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh
pendidikan.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat disebut telah menjangkau
15.954 siswa. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi 71.744 satuan
pendidikan pada 2026.
"Tidak boleh ada anak petani, nelayan,
buruh, atau pedagang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari
keluarga miskin," kata Don Muzakir.
Menurut dia, peningkatan
kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki kondisi
ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Massa aksi juga
menyampaikan dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam. Don
mengatakan Indonesia harus mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam
yang dimiliki.
"Kami mendukung hilirisasi agar sumber daya alam
tidak terus dijual murah sebagai bahan mentah. Nilai tambah, industri,
teknologi, lapangan kerja, dan penerimaan negara harus tumbuh di tanah
air serta memberi manfaat nyata bagi daerah dan rakyat," ujarnya.
Don Muzakir menilai pembangunan industri harus tetap memperhatikan manfaat bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Peserta
aksi juga menyebutkan perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia.
Don Muzakir mengatakan masyarakat perlu melihat data sebelum mengambil
kesimpulan mengenai kondisi ekonomi nasional.
Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh
5,61 persen. Investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun
dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.
"Tantangan tetap ada, tetapi
data menunjukkan Indonesia tidak kehilangan arah. Karena itu,
masyarakat harus tetap kritis, tetapi jangan mudah percaya pada narasi
yang hanya membangun rasa putus asa," kata Don Muzakir.
Aksi
berlangsung tertib hingga Presiden Prabowo menyapa langsung peserta.
Setelah Presiden meninggalkan kompleks parlemen, massa kemudian
membubarkan diri secara bertahap.
Don Muzakir mengatakan aksi ini
bentuk dukungan sekaligus pengingat agar pemerintah terus memperbaiki
program yang belum berjalan maksimal.
"Kami mendukung program
yang berpihak kepada rakyat, tetapi dukungan itu harus disertai
pengawalan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada yang salah,
kita minta diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak," ujar
Don Muzakir.
Menurut dia, masyarakat memiliki peran untuk
memastikan program pemerintah tidak hanya berhenti sebagai kebijakan di
atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada petani, pedagang, nelayan,
pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Rill/Red
0Komentar