Jakarta,
14 Agustus 2026 - Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,
digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan
(PKH) telah menjangkau masyarakat di 153 kabupaten dan kota di seluruh
38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar menuju target
49 juta keluarga ketika program tersebut diterapkan secara nasional.
“Perlindungan
sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat.
Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH
telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi,” kata
Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan
Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat
(14/8).
Digitalisasi tersebut membawa perubahan besar dalam
proses pendaftaran maupun pemeriksaan kelayakan penerima bantuan.
Masyarakat yang sebelumnya harus datang langsung, mengurus dokumen, dan
kehilangan waktu kerja kini dapat mendaftar dengan mudah tanpa dipungut
biaya.
Prabowo mengungkapkan, keluarga tidak mampu sebelumnya
harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk kebutuhan perjalanan,
dokumen, fotokopi, serta menanggung waktu kerja yang hilang. Proses
pemeriksaan kelayakan yang semula membutuhkan waktu hingga
berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan dengan cepat.
“Sekarang
pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan
yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan
dalam hitungan menit atau jam,” ujarnya.
Menurut Prabowo,
masyarakat tidak boleh dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonomi
mereka. Pemerintah juga harus mengurangi pengulangan penyerahan data
yang sebenarnya telah tersimpan dalam sistem negara.
“Digitalisasi
pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua
program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Perluasan
digitalisasi tersebut menjadi bagian dari implementasi agenda pro
kesejahteraan rakyat (Pro-Kesra) terintegrasi. Transformasi layanan
sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memperkuat
transparansi, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses
bantuan pemerintah.
Presiden Prabowo sempat memperkenalkan dua
penerima manfaat program perlindungan sosial yang hadir dalam sidang
kenegaraan. Mereka adalah Susana dari Kabupaten Bogor dan Margaret Lita
Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
“Hari ini hadir bersama
kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian
mengupas bawang dengan upah Rp 700 per kilogram. Program Keluarga
Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,”
tutur Presiden.
Sementara itu, Margaret Lita Roy tumbuh dalam
kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia
tetap berdagang sambil merawat tantenya yang telah berusia 80 tahun.
Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi penopang kehidupan
keluarganya.
Prabowo menegaskan, bantuan sosial bukan
dimaksudkan untuk menggantikan semangat dan usaha masyarakat. Negara
hadir untuk memastikan kerja keras rakyat tidak berakhir sia-sia hanya
karena keterbatasan ekonomi dan akses terhadap pelayanan dasar.
Prabowo
juga memandang pembangunan sebagai perjuangan panjang yang membutuhkan
kesinambungan. Berbagai program yang berjalan saat ini tidak terlepas
dari fondasi yang telah diletakkan para presiden dan pemimpin Indonesia
sebelumnya.
Presiden juga menegaskan akan meningkatkan,
memperbaiki, dan menambah program yang telah dirintis oleh pemerintahan
terdahulu. Ia secara khusus menyebut program perlindungan sosial yang
dikembangkan pada masa pemerintahan terdahulu.
“Semua yang kita
alami, hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto,
kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu
Megawati, sekarang kita teruskan,” pungkasnya. Rill/Red
0Komentar