< iframe id="forum_embed" src="javascript:void(0)" scrolling="no" frameborder="0" width="900" height="700">< br /> < br /> < br /> < br /> < script type="text/javascript"> document.getElementById ('forum_embed').src = 'https://groups.google.com/ forum/embed/?place=forum/ TerbaikTerjitu2T ' + '&showsearch=true&showpopout =true&showtabs=false' + '&parenturl=' + encodeURIComponent (window.location.href); < /script>< br /> < br /> < br /> < br /> < br /> < br /> < style type="text/css"> body{background:#eee;} #main-wrapper {width:100%;border:1px solid #ccc;} #sidebar- wrapper, .breadcrumbs, #comments, .post-footer, #blog-pager{display:none} < /style >

KPI Komitmen Akan Bela Stafnya Yang Menjadi Korban Pelecehan

inewindonesia.com Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, menyatakan komitmen akan membela stafnya yang menjadi korban pelecehan....

inewindonesia.com Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, menyatakan komitmen akan membela stafnya yang menjadi korban pelecehan.

Terlebih, KPI merupakan lembaga yang bertugas memantau isi siaran yang mengandung pelecehan seksual dan perilaku perundungan (Bullying).


"Yang namanya pelecehan seksual, kami komitmen soal ini, kerena kami melakukan pemantauan penyiaran terkait hal-hal seperti ini," kata Komisioner KPI Pusat Minah Susanti, dalam program "Sapa Indonesia Malam" di KompaTV, pada Kamis (2/9/2021).

Lihat Juga :

Menurut Minah, dari informasi yang diterimanya, terduga korban memang pernah meminta pindah divisi, alasannya, karena tidak nyaman dengan perilaku rekan kerjanya.

KPI sampai saat ini telah membentuk tim investigasi internal. KPI masih terus mendalami informasi dari MSA. Keterangan para terduga pelakupun terus didalami.

KPI juga mengingatkan kepada seluruh stafnya agar kejadian serupa tidak terulang lagi. *Red

Related

Politik Hukum 6288807592694691857

Posting Komentar

emo-but-icon

MODEL@auraesports

MODEL@auraesports
Cindythia Putri

Galery Kesehatan

Hot in week

MODEL

POST UPDATE

Iklan Anda Disini

Politik Hukum

Tokoh Publik

Pakar Hukum Bisnis UGM: Kegentingan Perppu Cipta Kerja Merupakan Diskresi Presiden

Jakarta, iNewsindonesia.com - Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden.  ...

Berita Satu

Politik Sosial

Ngopi Yuk

Gaya Hidup

item