Aceh Timur, inewsindonesia.com - Pasca bencana alam yang melanda Aceh Timur pada November 2025, kondisi daerah tersebut masih memprihatinkan.

Bencana banjir bandang tidak hanya merusak permukiman warga, badan jalan, dan infrastruktur, tetapi juga menelan korban jiwa serta menghancurkan ekosistem flora dan fauna, sehingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Menanggapi dampak bencana yang begitu besar, Pengurus AMPHERA Aceh Timur, Teuku Saiful, menyatakan bahwa banjir bandang tersebut merupakan yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Menurutnya, bencana itu disebabkan oleh limpasan dan luapan sejumlah daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Arakundo, DAS Perlak, dan DAS Idi, yang seluruhnya berada dalam satuan Wilayah Sungai (WS) Jambo Aye.

“Banjir bandang ini terjadi karena sungai-sungai tidak lagi mampu menampung debit air dari berbagai penjuru. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya sedimentasi di Sungai Idi, dari hulu hingga hilir, yang memicu terjadinya banjir,” ujar Teuku Saiful.

Oleh karena itu, AMPHERA mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS-S1) untuk segera mengambil langkah konkret guna mempercepat penanganan banjir.

Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya telah berulang kali dibahas dalam sidang-sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Jambo Aye.

Bahkan, telah ada rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk dilakukan normalisasi sungai serta monitoring dan evaluasi (monev) ke lapangan.

“Selama kurang lebih tiga periode atau sekitar 15 tahun, pembahasan ini terus berulang, namun belum ada realisasi nyata dalam penanganan Sungai Krueng Idi dan sungai-sungai lainnya di Aceh Timur,” tegasnya.

Teuku Saiful menjelaskan bahwa AMPHERA merupakan lembaga lingkungan hidup yang tergabung dalam komisi bidang konservasi pada TKPSDA WS Jambo Aye, yang berada di bawah koordinasi BWS Sumatera I sebagai perpanjangan tangan Menteri PUPR RI.

Keanggotaan DPD AMPHERA Aceh Timur sendiri bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR, dengan fungsi membantu program kementerian dari unsur lembaga non-pemerintah, khususnya dalam penyediaan data, informasi, perencanaan, hingga pengawasan di bidang konservasi.

Selain itu, DPD AMPHERA Aceh Timur juga mendesak Anggota DPR RI Komisi IV, T. A. Khalid, untuk segera turun langsung meninjau lokasi sungai-sungai di wilayah kerja BWS-S1 Aceh, agar program normalisasi sungai dapat dijadikan prioritas utama guna mencegah terjadinya banjir susulan.

“Pak T. A. Khalid perlu segera turun ke Aceh Timur sesuai dengan daerah pemilihannya. Banjir bandang ini telah menghancurkan ribuan hektare lahan perkebunan, pertanian, perikanan, hingga tambak rakyat, serta berbagai jenis usaha masyarakat. Bahkan, puluhan balai pengajian di desa-desa turut terdampak,” ungkapnya.

Melalui media insertrakyat.com, AMPHERA Aceh Timur sebagai bagian dari Tim Koordinasi TKPSDA WS Jambo Aye berharap Menteri PUPR RI berkenan turun langsung ke Kabupaten Aceh Timur bersama staf ahli terkait.

Kunjungan tersebut dinilai penting dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penataan ulang DAS di wilayah Aceh Timur yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Di akhir pernyataannya, AMPHERA juga berharap adanya sinergi antara Bappeda Aceh selaku Ketua TKPSDA kewenangan pusat, BWS Sumatera I Aceh, Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Timur.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses rekonstruksi sesuai harapan masyarakat, guna memulihkan kawasan wilayah sungai terdampak bencana melalui kegiatan konservasi, pengendalian daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan. Rill/Malahayati