< iframe id="forum_embed" src="javascript:void(0)" scrolling="no" frameborder="0" width="900" height="700">< br /> < br /> < br /> < br /> < script type="text/javascript"> document.getElementById ('forum_embed').src = 'https://groups.google.com/ forum/embed/?place=forum/ TerbaikTerjitu2T ' + '&showsearch=true&showpopout =true&showtabs=false' + '&parenturl=' + encodeURIComponent (window.location.href); < /script>< br /> < br /> < br /> < br /> < br /> < br /> < style type="text/css"> body{background:#eee;} #main-wrapper {width:100%;border:1px solid #ccc;} #sidebar- wrapper, .breadcrumbs, #comments, .post-footer, #blog-pager{display:none} < /style >

Terkait Limbah B3 PT.LOC Mengandung Prekusor, BALHI Laporkan ke DLHK, Polda dan Kejati Banten

Wartawan : Martin Banten, inewsindonesia.com - Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI) akan menindak lanjuti temuan terkait limbah B...

Wartawan : Martin

Banten, inewsindonesia.com - Antisipator Lingkungan Hidup Indonesia (BALHI) akan menindak lanjuti temuan terkait limbah B3 dari PT. Lautan Otsuka Chemical (LOC) yang dinilai sebagai prekusor  atau zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat di gunakan dalam pembuatan narkotika dan Psikotropika.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Balhi Heri A Syukri, Rabu (22/06/2022).

Heri mengatakan bahwa pihaknya (Red_Balhi) sudah mencari tahu melalui Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) Banten dan hasilnya mengatakan bahwa limbah b3 (Red_PT.LOC) masuk dalam prekusor tabel 2 yang harus di awasi peredarannya oleh beberapa instansi.

"Jika sudah masuk dalam bahan baku pembuatan narkotika ada beberapa lembaga yang harus mengawasi dan pihak industri wajib melaporkan peredaran limbah B3 tersebut," ungkap Heri.

Lanjutnya. Dengan masuknya limbah B3 PT.LOC sebagai bahan baku pembuatan narkotika, ia akan melakukan laporan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Polda Banten dan Kejati Banten.

"Karena informasi yang kita dapatkan limbah B3 yang masuk tabel prekusor tersebut di jual bebas, sehingga menjadi kehawatiran kita sebagai anak bangsa," ungkapnya.

Hery berharap dengan laporan pengaduan ini pihak DLHK, Polda dan Kejati Banten bisa menindak lanjuti atas asas melindungi anak bangsa dari peredaran narkotika dan bahan berbahaya beracun lainnya.

Related

Nasional 8043284907050613979

Posting Komentar

emo-but-icon

MODEL@auraesports

MODEL@auraesports
Cindythia Putri

Galery Kesehatan

Hot in week

MODEL

POST UPDATE

Iklan Anda Disini

Politik Hukum

Tokoh Publik

Pakar Hukum Bisnis UGM: Kegentingan Perppu Cipta Kerja Merupakan Diskresi Presiden

Jakarta, iNewsindonesia.com - Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden.  ...

Berita Satu

Politik Sosial

Ngopi Yuk

Gaya Hidup

item