Bangkalan,
23 Juni 2026 — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya
untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa ia tidak akan pernah
memberikan ruang bagi praktik penyimpangan di lingkungan pemerintahan
yang dipimpinnya.
Menurutnya, pemerintahan harus dijalankan
secara bersih karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk
menyejahterakan dan memajukan negara.
Ia menilai Indonesia
merupakan negara yang kaya sehingga dibutuhkan pemerintahan yang
berintegritas tinggi agar kekayaan tersebut dapat didistribusikan secara
adil.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak
boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo saat
menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan
Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad
Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).
Ia
mengakui bahwa upaya pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan yang
mudah. Namun, langkah tersebut harus tetap dijalankan demi kepentingan
negara dan rakyat.
Salah satu langkah yang telah ditempuh pemerintah adalah menutup berbagai kebocoran penerimaan negara.
Prabowo
mengatakan pemerintah telah menutup ratusan tambang tanpa Izin Usaha
Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan
melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Selain
itu, pemerintah juga berupaya menghentikan praktik kecurangan ekspor
komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui kebijakan tata kelola
ekspor yang diharapkan dapat mencegah kekayaan negara mengalir ke luar
negeri.
"Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” tambahnya.
Lebih
lanjut, Prabowo menilai berbagai penyimpangan tersebut telah
menyebabkan hilangnya kekayaan negara yang seharusnya menjadi hak rakyat
dan bangsa Indonesia.
“Penyimpangan-penyimpangan ini menurut
keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang.
Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang
hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,” tegasnya.
Prabowo
juga menekankan bahwa komitmennya dalam memberantas korupsi merupakan
bagian dari tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara. Ia
menegaskan akan menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin agar tidak
mengingkari sumpah jabatan yang telah diucapkannya.
“Saya
disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya
harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya
tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkasnya. Rill/Red
0Komentar