Jakarta - Mayoritas masyarakat Indonesia menilai sistem politik di Tanah Air masih berada dalam koridor demokrasi. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan sebanyak 73,9 persen responden menyebut Indonesia sebagai negara demokratis.

Temuan ini mengindikasikan bahwa legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat. Persepsi tersebut mencerminkan bahwa mekanisme dasar demokrasi, seperti pemilu, kebebasan berpendapat, dan pergantian kekuasaan, masih diakui berjalan di Indonesia.

“73,9 persen menyatakan Indonesia demokratis,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat merilis hasil survei bertajuk “Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila” di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4).

Djayadi menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi dari penilaian responden terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Dalam survei tersebut, responden diminta menilai seberapa demokratis Indonesia saat ini. Hasilnya, sebanyak 12,3 persen responden menilai Indonesia sangat demokratis, sementara 61,6 persen lainnya menyatakan cukup demokratis.

Dalam survei yang sama, responden juga ditanyai mengenai tingkat kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Tanah Air. Hasilnya, sebanyak 9,5 persen responden menyatakan sangat puas dan 60,3 persen menyatakan cukup puas.

“69,8 persen menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia,” tulis LSI dalam paparannya. Sementara itu, sebanyak 25,2 persen responden menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Mengenai kebebasan mengkritik pemerintah, survei LSI juga mencatat hampir 70 persen publik merasa puas, terdiri dari 11 persen sangat puas dan 57 persen cukup puas. Sisanya, 24 persen menyatakan kurang puas, 4 persen tidak puas sama sekali, dan 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain itu, dalam hal kebebasan menjalankan agama, hasil survei mencatat sebanyak 92 persen responden mengaku puas, dengan rincian 33 persen sangat puas dan 59 persen cukup puas. Tingkat kepuasan juga tinggi pada kebebasan berkumpul atau berserikat, yakni mencapai 83 persen (14 persen sangat puas dan 69 persen cukup puas).

Sementara itu, kepuasan terhadap kebebasan berpendapat berada di angka 75 persen, serta kebebasan pers dan media sosial sebesar 75 persen. Adapun kepuasan terhadap jaminan perlindungan hukum dan perlakuan setara di depan hukum mencapai 70 persen.

Survei LSI ini dilakukan pada 4–12 Maret 2026 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas). Dari populasi tersebut, dipilih sebanyak 2.020 responden secara acak menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Rill/Red