Sertifikasi K3 Jadi Ladang Pemerasan? Aktivis Lala Komalawati Desak Reformasi Birokrasi

Aktivis: Lala Komalawati

Jakarta, inewsindonesia.com - Aktivis kemanusiaan Lala Komalawati menilai penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel oleh KPK merupakan tamparan keras bagi pemerintahan saat ini.

Menurutnya, kasus ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi menunjukkan adanya celah sistemik di kementerian yang memungkinkan praktik pemerasan terjadi.

“Korupsi yang menyasar hal penting seperti sertifikasi K3 sangat berbahaya, karena menyangkut nyawa pekerja dan keselamatan di tempat kerja. Kalau prosesnya diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan adalah hak-hak mendasar para buruh,” ujar Lala, saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada proses hukum saja. Lala mengatakan ada sejumlah langkah yang menurutnya perlu dilakukan untuk mencegah kasus serupa, diantaranya:

1. Audit menyeluruh sistem sertifikasi K3 agar tidak ada ruang manipulasi atau pungli.
2. Digitalisasi dan transparansi layanan semua proses sertifikasi harus berbasis sistem daring, sehingga perusahaan bisa melacak progresnya tanpa harus “berhadapan” langsung dengan pejabat.
3. Perlindungan whistleblower pekerja atau perusahaan yang melapor dugaan pemerasan harus dilindungi agar tidak takut melapor.
4. Reformasi birokrasi di Kemenaker termasuk rotasi pejabat secara berkala agar tidak terjadi praktik rente berkepanjangan.
5. Komitmen Presiden dan DPR memastikan kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan kementerian dari praktek-praktek koruptif.

Sebagai penutup, Lala menyampaikan harapannya, agar pemerintah benar-benar belajar dari kasus ini. Jangan hanya berhenti pada penindakan, tapi jadikan momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.

"Ke depan, kita ingin melihat lembaga negara yang melayani rakyat dengan bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan pekerja. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik bisa kembali pulih,” ungkap Lala. Rill/Red