Jakarta, iNewsindonesia.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta menggelar agenda konsolidasi dan penguatan struktur kepengurusan di Gedung Akademi Bela Negara (ABN), Jl. Pancoran Timur II No.4 12, RT.12/RW.2, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Juli 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris DPW Partai NasDem, Jupiter, yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Riano anggota DPRD DKI Jakarta, didampingi jajaran pengurus wilayah, Ketua DPD Jakarta Barat, Sekertaris DPD Rizal U. Sinurat, S.H, Ketua DPD Jakarta Pusat diwakili oleh Firda, serta para Ketua DPC dari kedua wilayah.
Diantara ketua DPC yang mewakili Jakarta Barat adalah, Antonius (Ketua DPC Kalideres), Melly (Ketua DPC Grogol Petamburan), Angel (Ketua DPC Palmerah), Lukman (Ketua DPC Tamansari), Irwan (Ketua DPC Kebon Jeruk), dan Lala Komalawati (Ketua DPC Tambora).
Dalam agenda yang seharusnya difokuskan pada konsolidasi dan penguatan hubungan antar struktur serta persiapan administrasi penerbitan SK tersebut, forum justru diwarnai ketegangan.
Sekretaris DPW Jupiter mengumumkan secara langsung peralihan jabatan Ketua DPD kepada dewan terpilih, berdasarkan kesepakatan pengurus DPW DKI Jakarta, dan kemudian DPW akan mengajukan kepada DPP.
Pengumuman itu memicu kekecewaan dari sejumlah kader, yang menilai bahwa forum telah melanggar prinsip demokrasi internal.
Terkait hal itu, Lala Komalawati, Ketua DPC Tambora Partai NasDem Jakarta Barat, angkat bicara. Ia menyayangkan jalannya forum yang tidak memberikan ruang dialog dan klarifikasi terbuka.
“Penggantian dilakukan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, meski bersifat sementara. Ketua DPD yang diganti tidak pernah melanggar fakta integritas partai, tidak terlibat korupsi, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran AD/ART lainnya. Bahkan, mereka tidak menyatakan mundur. Tapi justru seolah dipaksa untuk mundur. Ini jelas melanggar prinsip organisasi,” ujar Lala, saat dikonfirmasi. Selasa (22/07/2025).
Lala juga menyoroti dugaan rangkap jabatan di antara pengurus baru, yang menurutnya bisa berdampak pada kualitas kerja organisasi dan melanggar asas profesionalitas.
Lanjut Lala, setiap pergantian posisi strategis seperti Ketua DPD seharusnya dilakukan melalui forum musyawarah resmi, bukan melalui keputusan sepihak yang tidak melibatkan struktur di bawah.
“Partai ini dibangun atas semangat restorasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jika di internal saja kader tidak diberi ruang untuk berbicara, maka bagaimana publik bisa percaya bahwa NasDem adalah partai yang demokratis?” tegasnya.
Lala menambahkan, kader-kader tingkat DPC yang turut hadir dalam forum turut menyatakan hal senada. Mereka berharap DPW dan DPP segera memberikan klarifikasi terbuka dan meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga kepercayaan kader serta kehormatan organisasi. Rill/Red
0Komentar